Kementerian ATR Siapkan PP Hak Properti WNA

Rimanews – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI bakal menyiapkan peraturan pemerintah yang baru tentang hak guna pakai properti dalam negeri bagi warga negara asing. “Sebelum akhir tahun ini, PP tentang hak guna properti WNA dapat selesai,” kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan saat Buka Puasa Bersama di Kementerian ATR, Jakarta, Kamis (25/06/2015). Baca Juga Mumbai Jadi Kota Investasi Properti Terbaik PDIP Dinilai Paling Solid Menangkan Ahok Beban Moral Partai NasDem Menangkan Ahok Dalam PP tersebut, kata dia, mengatur tentang soal jangka waktu penggunaan hak guna pakai dan syarat penggunaan properti itu. “Statusnya bukan milik. Kita nggak kasih untuk asing memiliki. Tapi yang kita berikan adalah hak guna pakai,” katanya. Hal yang membedakan hak milik dan hak pakai, kata dia, ada di kewenangan hukumnya. “Kalau kantor kedutaan itu hak milik. Di sana berlaku hukum negaranya. Jadi hukum kita nggak berlaku di tanah area kedutaan. Nah kalau tanah hak pakai, orang asing boleh tinggal di situ (unit properti yang dibelinya, red.), tapi hukum yang dianut tetap hukum Indonesia. Itu bedanya,” katanya. Hal selanjutnya, adalah jangka waktu warga asing boleh menempati properti yang dibelinya. Dia menjelaskan warga asing boleh memegang hak guna pakai unit properti yang dibelinya hingga seumur hidup dan bisa diwariskan. Selama ini, orang asing hanya boleh mendapatkan hak pakai selama 25 tahun untuk properti yang dibelinya, dan hanya bisa diperpanjang 20 tahun. “Kita nggak mau memperumit. Nanti akan dibuat seumur hidup. Buat apa kita patok usia 80 tahun misalnya, tapi umur dia nggak sampai segitu. Jadi kita buat seumur hidup. Kalau dia meninggal dan mau diwariskan ke anaknya, bisa. Tapi harus urus izin lagi,” katanya. Poin berikutnya, adalah pembahasan persyaratan jenis warga asing mana yang boleh membeli unit properti di Tanah Air. “Misalnya dia punya izin tinggal dan bukan izin wisata dan sebagainya. Itu yang sedang kita rumuskan,” katanya. Kajian yang sedang disiapkan adalah hak milik properti untuk orang asing adalah hanya untuk apartemen bukan untuk rumah tapak. Harganya dibatasi untuk apartemen dengan harga minimal Rp5 miliar. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Properti , Warga Asing , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews