Sunat Perempuan Masih Diperlukan?

Rimanews – Koalisi masyarakat sipil untuk tujuan pembangunan berkelanjutan alias Sustainable Development Goals (SDGs) menilai perlunya penghapusan sunat perempuan masuk dalam tujuan kelima SDGs di Indonesia. Sebab praktiknya mengakibatkan dampak buruk secara fisik maupun psikis bagi perempuan. “Kami menangkap adanya keengganan Kementerian Kesehatan untuk menjadi penanggung jawab tercapainya indikator penghapusan sunat perempuan,” kata Senior Program Officer SDGs INFID Hamong Santono di Jakarta, Kamis (4/08/2016). Baca Juga Joey Alexander Kembali Masuk Nomine Grammy Harris J Raih Platinum Award Rambut Dipotong Pendek, Dian Sastro Mirip Nike Ardila Hamong beralasan, sunat perempuan bukan tindakan medis melainkan praktik budaya. Indonesia, kata dia, menjadi negara ketiga setelah Mesir dan Ethiopia yang melakukan praktik sunat perempuan dari 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup di 30 negara. Dia memprediksi, saat ini terjadi 39.000 sunat perempuan per hari di Indonesia dan diperkirakan pada 2050 mencapai 57.000 per hari. Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari mengatakan, bahkan medikalisasi sunat perempuan di Indonesia telah didukung dengan kebijakan Menteri Kesehatan yaitu dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 tahun 2010 tentang sunat perempuan. Meski sunat perempuan bukan tindakan medis, namun penyedia layanan kesehatan dan tenaga kesehatan di Indonesia telah melakukan medikalisasi sunat perempuan dengan menyediakan jasa melakukan khitan perempuan. Dalam PerMen tersebut juga menyebutkan bahwa sunat perempuan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, maka dapat dikatakan bahwa sunat perempuan adalah tindakan medis, bukan semata praktik budaya. Namun, saat ini permen 1636 sudah dicabut dengan munculnya PerMenKes Nomor 6 Tahun 2014, sehingga terjadi kekosongan hukum. Karena itu, menurut Dian, harus dibuat regulasi pelarangan sunat perempuan serta badan yang menangani masalah tersebut. Ketua Harian Lingkaran Pendidikan Alternatif (Kapal) Perempuan, Misiyah menambahkan, pentingnya pemerintah memberikan penyadaran publik bahwa sunat perempuan bukan semata-mata terkait dimensi kesehatan tapi juga sosial dan budaya. Selama ini, menurut dia, sunat perempuan diterima sebagai kebenaran tunggal, budaya dan agama digunakan yang sebagai pembenar serta minimnya informasi terutama medikalisasi sunat dan adanya dampak psikis dan psikologis. “Karena itu harus dimasukkan masalah sunat perempuan ini ke dalam target dan indikator tujuan kelima SDGs. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab sebagai pengampu indikator penghapusan sunat perempuan termasuk berkewajiban mengeluarkan kebijakan yang mendukung penghapusan sunat perempuan,” ujarnya. Menteri Agama juga diminta memberikan penyadaran kepada organisasi berbasis agama untuk bersikap terbuka dan tidak memberlakukan pemahaman tafsir tunggal terhadap masyarakat. Seperti pemahaman yang mengharuskan melakukan sunat terhadap anak perempuan. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Sunat Perempuan , Khitan Perempuan , SDGs , kesehatan , gayahidup

Sumber: RimaNews