Presiden Setujui Hak Keuangan DPRD

Prediksi Togel Singapore Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat laporan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah rampung. Presiden menyetujui RPP tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Namun, pengesahan belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Ada pun hal-hal yang disetujui dan diatur dalam RPP itu yakni pengaturan tunjangan komunikasi intensif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, serta dana operasional. “Pengaturan belanja sekretariat fraksi sudah disetujui. Belanja rumah pimpinan juga disetujui. Ini sudah rampung,” kata Presiden dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Jakarta, Selasa (30/8). “Sekarang problemnya adalah kita tidak bisa ini (RPP) kita keluarkan sekarang. Ini hanya timming (waktu). Kita baru memotong anggaran, mengencangkan ikat pinggang. Tolong saya diberi waktu.” Presiden menegaskan, dirinya membutuhkan waktu untuk mengesahkan RPP. “Ini kan tinggal nomori saja. Setneg (Sekretariat Negara) nomori, saya tinggal telepon haji Lukman (Ketua Umum Adkasi, Lukman Said). Saya keluarkan kemudian,” ujarnya. “Pada posisi (anggaran) yang dipangkas apa timming -nya pas. Tunggulah saat tepat, tapi bahwa semuanya disetujui iya. Saya minta kita memakai perasaan, ada sense di sini.” Presiden memastikan sebelum 2016 berakhir, PP akan diterbitkan. “Tapi yang jelas, tidak akan menginjak tahun depan. Saya tahu ini sudah 12-13 tahun, saya tahu sekali,” katanya. Sebelumnya, Ketua Umum Adkasi Lukman Said memang meminta pemerintah pusat memerhatikan kesejahteraan anggota DPRD. Misalnya melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. “Kami menderita 13 tahun. PP 24/2004 itu sudah 13 tahun sejak pemerintahan Ibu Megawati Soekarnoputri (Presiden RI kelima). Sampai hari ini tidak pernah alami perubahan,” kata Lukman. Hadir dalam rakernas di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Pohulkam) Wiranto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Rakernas mengangkat tema “Dari Daerah untuk Indonesia”. Dalam keterangannya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pimpinan DPRD telah mendapatkan mobil dinas. “Ada yang dapat perumahan, ada yang tidak. Ada yang dapat perumahan, tapi tidak ada dana operasional rumah jabatan. Anggota (DPRD) DKI Jakarta dapat mobil semua, DPRD lainnya tidak semua, tergantung PAD (pendapatan asli daerah). Dapat juga asurasni kesehatan dan kecelakaan,” kata Tjahjo. Dia menambahkan, wajar apabila hak-hak lain anggota DPRD seperti uang reses, kunjungan kerja, sidang, rapat di DPRD dan transportasi, disesuaikan dengan keadaan zaman. “Harusnya ini semua untuk menunjang kinerja DPRD agar lebih optimal mengemban amanat rakyat. Memperjuangkan, menyerap aspirasi masyarakat,” imbuhnya. Carlos KY Paath/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu