2019, Indeks Keuangan Inklusif Ditargetkan Menjadi 75%

Jakarta – Pemeritah membentuk sekretariat dan pokja keuangan inklusif demi mengakselerasi indeks keuangan inklusif dari 36% saat ini menjadi 75% pada 2019. Pokja dan sekretariat yang berada di bawah Dewan Nasional Keuangan Inklusif ini nantinya fokus mengembangkan lima pilar keuangan inklusif, edukasi keuangan inklusif, sertifikasi tanah rakyat, agent of bank, penyaluran subsidi lewat kartu e-warung, serta perlindungan konsumen. Menteri Kordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa berbagai kementerian dan lembaga (K/L) terlibat dalam pengembangan keuangan inklusif. Saat ini pemerintah telah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang melibatkan pemerintah, Bank Indonesia (BI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengembangan keuangan inklusif. Dengan adanya sekretariat dan Pokja, diharapkan koordinasi antar-K/L semakin kuat. “Perkembangannya (keuangan inklusif) bagus, masing-masing K/L sudah bergerak, tapi memang di samping keuangan inklusifnya kami juga perlu gerak/peran dari dunia usaha yang belum begitu kuat. Nanti mungkin di paket kebijakan ekonomi XIV akan ada kebijakan untuk mendorong pelaku dunia usaha untuk lahirnya usaha rintisan,” kata dia, di Jakarta, baru-baru ini. Keberadaan pokja dan sekretariat di bawah Dewan Nasional Keuangan Inklusif ini diharapkan dapat mempercepat naiknya indeks keuangan inklusif di Tanah Air. Posisi Indeks Keuangan Inklusif Indonesia pada 2014 adalah sebesar 36%, berada di bawah beberapa negara Asean seperti Thailand (78%) dan Malaysia (81%). Indonesia hanya lebih besar dari negera-negara seperti Filipina (31%) dan Vietnam (31%). Untuk sertifikasi tanah rakyat, diakuinya saat ini baru 44% tanah rakyat tersertifikasi dengan rincian di perkotaan 90% dan di perdesaan 30%. Pada tahun lalu, 912 ribu bidang tanah tersertifikasi dan tahun ini meningkat menjadi 1,7 juta bidang tanah tersertifikasi. Targetnya tahun depan meningkat menjadi 5 juta bidang tanah. Selanjutnya, 7 juta bidang tanah pada 2018, 25 juta bidang tanah pada 2019, dan tersertifikasi semuanya pada 2025. Untuk itu, pemerintah tengah fokus menghasilkan cetak juru ukur independen. “Sertifikasi tanah rakyat ini penting karena misalnya meski KUR itu tidak mensyaratkan agunan, tapi kalau nggak ada jaminan agak lama dia,” kata Darmin. Sementara itu, untuk penyaluran subsidi lewat kartu e-warung, rencananya secara bertahap. Penyaluran BOS, rastra, subsidi pupuk akan dilakukan secara bertahap. “Pemerintah termasuk Kemensos dan Kemendikbud bersama BI akan membuat kartu combo dimana grant atau subsidi dari pemerintah itu akan disalurkan lewat kartu, ini akan memperbesar angka yang masuk ke sektor keuangan formal,” tambah Darmin. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, dari sisi seluler sangat siap mendukung program keuangan inklusif. Diakuinya, dari 160 juta penduduk yang sudah memiliki ponsel saat ini, baru 60 juta yang memiliki rekening tabungan. Menurutnya, sambil mengevaluasi ujicoba penyaluran subsidi lewat e-warung pada awal tahun depan, masyarakat perlu diberi kebebasan dalam menentukan platform atau opsi penyaluran subsidi nontunai. Rudi pun optimistis, tahun ini indeks keuangan inklusif Indonesia bisa naik hingga 40% dari sebelumnya 36%. “Ada beberapa opsi keuangan inklusif apakah itu bentuknya EDC, t-cash, e-wallet. Jadi, jangan berdasarkan sektor tapi kebutuhan masyarakat sendiri, mana yang paling nyaman buat masyarakat dan mana yang ongkosnya paling murah. Di negara lain yang kantor banknya terbatas, seperti Afrika, mereka rely ke telekomunikasi untuk pengembangan keuangan inklusifnya. Seluler kita sendiri sangat siap, karena mereka bahkan sampai spin off sendiri untuk operasi e-wallet/ layanan keuangannya, karena memang pengelolaannya harus prudent sesuai aturan OJK,” kata Rudi. Deputi bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo menambahkan, pihaknya tengah menjajaki penerapan layanan keuangan digital kepada 35 juta anggota koperasi. Hal ini akan mendorong koperasi semakin modern. “Ya memang diharuskan dengan era sekarang kita harus mendorong supaya uang fisik yang beredar berkurang sehingga itu mengurangi inflasi dan sebagainya,” kata Braman. Yosi Winosa/NAS Investor Daily

Sumber: BeritaSatu