Fadli Zon: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Hanya Bisa Dilengserkan Dengan UU MD3

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, berdasarkan aturan UUJ MD3, Fahri Hamzah tidak bisa dilengserkan begitu saja dari posisi pimpinan Dewan, kecuali ada alasan menurut itu sendiri. Hanya bisa dilengserkan dengan aturan UU MD3 itu. “Pimpinan DPR RI dilengserkan hanya ketika ia berhenti, mengundurkan diri, atau terlibat dalam masalah hukum” di DPR, Selasa (12/1/2016). Karena itu, pihaknya belum melihat permasalahan dengan Fahri Hamzah selama menjadi serius, apalagi sampai pelengseran. Fahri Hamzah sendiri, pada Senin (11/1) malam diperika oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS terkait permasalahan ini. Salah satu yang dipersoalkan kepada dirinya adalah karena Fahri sering bicara keras dan sering mengkritik. Pemeriksaan itu, banyak disebut-sebut sebagai upaya mencari kesalahan Fahri yang kemudian menjadi alasan untuk melengseran dia dari posisi Wakil Ketua DPR. Menurut Fadli Zon, hal tersebut merupakan karakter khas Fahri yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal-hal yang dipersoalkan BPDO justru dinilainya sebagai kriteria yang diperlukan untuk parlemen. “Sebagai kolega saya lihat saudara Fahri seorang yang idealis dan diperlukan DPR, suara-suara di parlemen yang idealis, objektif, vokal karena itulah tugasnya parlemen,” jelas Fadli Zon. Pengaruhi Kesolidan KMP Namun demikian Fadli Zon mengaku tidak ingin mencampuri permasalahan internal partai lain. Ia juga menyebut ‘panasnya’ isu di PKS tidak memiliki pengaruh terhadap kesolidan dari Koalisi Merah Putih (KMP). “Itu masalah internal partai. Saya tidak mau ikut campur. Setahu saya nggak (menjadi masalah di KMP), biasa aja. Tapi kan kalau ada dinamika sendiri itu kan wajar aja,” ujarnya. Fahri Hamzah sebelumnya mengaku bingung dengan BPDO yang mempermasalahkan gaya ‘khas’-nya yang kerap berbicara keras. Padahal, sikap kerasnya itu sudah dilakukannya selama 12 tahun di DPR RI dan selama ini tidak pernah ada masalah. “Dan Alhamdulillah tak ada masalah. Ada dukungan dari publik. Nyari orang seperti ini juga tidak banyak. Karena saya bicara sesuai data, faktual, dan saya tidak mengada-ada,” tutur Fahri. Menurut aturan di Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dalam pasal 87 ayat 1, diatur soal syarat pemberentian seorang pimpinan DPR. Dalam ayat 2, dijelaskan bahwa seorang pimpinan DPR bisa diberhentikan dengan usulan dari partai politik yang menaunginya. (win)

Sumber: PoskotaNews