Tunjangan Disesuaikan, DPRD Diharapkan Tidak Koruptif

Jakarta – Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Presiden baru akan mengesahkan RPP tersebut, karena adanya kebijakan penghematan anggaran dari pusat sampai ke daerah. RPP mengatur beberapa penyesuaian terkait tunjangan komunikasi intensif, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, termasuk dana operasional, pengaturan untuk belanja sekretariat fraksi, dan belanja rumah tangga pimpinan DPRD. RPP dimaksud di antaranya merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Dengan adanya penyesuaian, diharapkan perilaku koruptif anggota DPRD dapat diminimalisir. “Seperti itu inginnya. Artinya kalau kesejahteraan sudah disesuaikan, lalu akan memperbaiki sikap mental untuk tidak koruptif,” kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Dodi Riyadmadji, Selasa (6/9). Meski begitu, menurutnya, sifat seseorang tidak hanya diukur dari sisi ekonomi. “Orang berniat tidak baik, bukan hanya faktor persoalan ekonomi,” imbuhnya. Dia menjelaskan, tunjangan-tunjangan untuk anggota DPRD di setiap provinsi, kabupaten/kota berbeda. “Sangat relatif jumlah yang diterima masing-masing anggota DPRD. Sebab, APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) juga beda. Anggota DPRD DKI Jakarta, pasti beda dengan di NTT (Nusa Tenggara Timur),” jelasnya. Carlos KY Paath/FER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu