Bolehkan Terpidana Maju Pilkada, PKPU Berpotensi Digugat

Situs Taruhan Bola Online Jakarta – Seorang terpidana ringan dan atau tidak sedang dipenjara, dapat maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal tersebut merupakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kesimpulan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan. PKPU tersebut disinyalir rawan untuk digugat. “Aturan dari lembaga negara bisa diuji,” kata Ketua KPU, Juri Ardiantoro, di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/9). Apabila terjadi gugatan, menurutnya, PKPU tetap berjalan. “Pokoknya, seluruh keputusan hukum harus dipatuhi,” ujarnya. Dia menambahkan, KPU tentu mematuhi jika gugatan atas PKPU dikabulkan. “Keputusan itu kan akan berlaku ketika keputusan itu dibuat. Sepanjang belum ada ya tidak bisa,” tambahnya. Sementara itu, Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menyatakan, KPU tidak mempermasalahkan terkait adanya gugatan. “Mau di gugat ya monggo. Kita layanin saja, ada gugatan ya hadapi dan jelaskan,” kata Hadar. “Kami enggak ada masalah, silakan saja. Tapi yang perlu dipahami bahwa kami itu tidak bisa berkata lain apa yang sudah ditetapkan dari RDP.” Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Didik Mukrianto, mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pilkada pada Pasal 7 ayat 2 huruf g menyebutkan, seorang terpidana tidak dapat mencalonkan diri dalam pilkada. Dia menegaskan, PKPU tidak boleh bertentangan dengan UU Pilkada. “PKPU salah besar kalau mengatur lebih dari UU dengan membuat norma baru,” kata Didik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9). “Kami ingin Pilkada punya kepastian tidak ada gugatan dari pihak manapun sehingga PKPU harus berdasarkan UU. Kalau dipaksakan, maka PKPU akan di judicial review di MA (Mahkamah Agung),” tambahnya. Carlos KY Paath/FER Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu