Jokowi Minta Percepatan Reformasi Agraria

Situs Taruhan Bola Online Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk melakukan langkah percepatan implementasi reformasi agraria. Kepala Negara meyakini bahwa reformasi agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di perdesaan. Selain itu, reformasi agraria bisa menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antarmasyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah. Jokowi mengatakan, semangat reformasi agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam. “Wujudkan kebijakan peta tunggal (one map policy). Lakukan sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan sehingga tidak menimbulkan dualisme, tidak menimbulkan multitafsir, dan mengakibatkan sengketa agraria,” tegas Presiden di Kantor Presiden, kemarin. Jokowi menyampaikan laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa kemiskinan di perdesaan perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Untuk itu, pemerintah akan konsentrasi untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan dengan menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan, mulai dari percepatan infrastruktur di perdesaan, optimalisasi Dana Desa untuk sektor-sektor produktif, maupun memperluas akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, Presiden Jokowi memandang perlu dilakukan terobosan untuk menyelesaikan akses terhadap tanah, serta persoalan ketimpangan penguasaan tanah di perdesaan. Saat ini, sebagian besar petani di desa adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan dan petani gurem yang memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare (ha) per orang. Dua kategori petani itu mempunyai tingkat pendapatan yang sangat rendah. “Tingkat pendapatan yang rendah inilah yang menjadikan para buruh tani dan petani gurem paling rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan serta juga mendorong peningkatan urbanisasi ke kota-kota,” jelas Presiden. Presiden Jokowi memberi target kepada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran dalam rangka menjalankan program reformasi agraria. Untuk mempercepat realisasinya, Presiden menyarankan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. “Fokus saja pada satu, dua, tiga provinsi. Tetapi setiap tahun kita akan tambah, tambah, tambah. Kalau bisa mensertifikatkan 5 juta per tahun itu sudah sesuatu yang lompatannya sangat besar,” kata Presiden. Presiden juga meminta segera dilakukan implementasi program penyediaan akses tanah melalui redistribusi tanah terutama Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, tanah-tanah telantar dan pelepasan, serta pemanfaatan kawasan hutan agar lebih memberikan manfaat pada rakyat. Di sisi lain, perlu dilakukan penataan sektor pertanahan melalui legalisasi sertifikat aset. “Lakukan edukasi serta penguatan pada masyarakat untuk memperbaiki tata guna tanah sehingga lebih produktif. Di sisi lain, jangan sampai terjadi seperti sebelum-sebelumnya, kalau rakyat ngurus sertifikat bertahun-tahun, tetapi yang gede-gede hanya 1-3 hari,” ujar Presiden. Novy Lumanauw/Tri Listiyarini/TL Investor Daily

Sumber: BeritaSatu