Menperin: Banyak PR Sektor Kemaritiman yang Harus Diselesaikan

Situs Taruhan Bola Online Jakarta- Target Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun ke depan adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mencapai target, Presiden sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan dan Kemaritiman Nasional. Menteri Perindustrian Airlangga Hartato mengatakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, hampir 70 persen wilayah Indonesia adalah kelautan. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua terbesar di dunia setelah Kanada. Indonesia layak menjadi poros maritim dunia karena wilayah lautnya sudah mendukung. Di samping itu, industri maritim tidak bisa dilepaskan dari industri perikanan, karena kedua industri ini saling berkaitan dan berhubungan. “Jika industri maritim tumbuh maka industri perikanan juga tumbuh,” kata Menperin ketika ditemui dalam acara “Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kadin, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (7/11). Untuk mencapai target sebagai negara maritim, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan dan diperlukan upaya percepatan. “Jika melihat kondisi saat ini, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan,” ujar Menperin. Ia mengatakan, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah membangun infrastruktur kelautan. Pada tahun 2019, Presiden menargetkan jumlah pelabuhan besar mencapai 24 unit, dan jumlah kapal perikanan mencapai 3.000. “Pelabuhan dan kapal merupakan bagian infrastruktur kelautan, untuk membangun infrastruktur kelautan diperlukan kerja sama lintas sektor dan pihak swasta,” kata dia. Ia menuturkan, pekerjaan rumah lain adalah meningkatkan jumlah pemain di sektor kemaritiman sehingga daya saing Indonesia semakin tinggi. “Indonesia hanya perlu meningkatkan infrastruktur kelautan dan jumlah pemain agar menjadi negara maritim,” ujar dia. Pada kesempatan yang sama, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan Kadin mendukung Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan dan kemaritiman. Upaya mempercepat pembangunan industri perikanan dan kemaritiman adalah dukungan perbankan dan pembiayaan melalui skema modal ventura. Kadin juga berharap OJK mendorong kalangan perbankan dan lembaga keuangan untuk memberikan fasilitas pembiayaan. Informasi yang diterima Kadin, bahwa kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai 3 persen. Dia berharap kredit bisa naik hingga 5 persen pada tahun 2019. Ia mengatakan sektor perikanan dan kemaritiman cukup penting bagi negara. Pada tahun 2015, sektor perikanan dan kemaritiman berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) senilai Rp 165 triliun. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menjelaskan Kadin memberikan tujuh masukan agar sektor perikanan dan kemaritiman semakin berkembang dan tumbuh. Pertama, peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Kedua, perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing. Ketiga, percepatan penataan pengelolaan ruang laut dan pemetaan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana dasar serta pendukung industri perikanan nasional. Kelima, percepatan peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan. Keenam, percepatan pelayanan perizinan di bidang industri perikanan nasional. Ketujuh, penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional. “Kadin berharap tujuh masukan ini langsung dieksekusi,” ujar dia. Ridho Syukro/WBP Investor Daily

Sumber: BeritaSatu