Pengadangan Kampanye, Kapolda Metro: Itu Pelanggaran

Situs Taruhan Bola Online Jakarta- Polda Metro Jaya menegaskan, aksi pengadangan kampanye terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta merupakan pelanggaran. Jika terjadi tindakan pidana, polisi bakal melakukan penegakan hukum. “Itu tidak boleh, itu mengganggu jalannya pilkada dan itu pelanggaran. Kita sudah koordinasi dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk mengambil langkah. Kemarin sudah kami amankan untuk semua pelaksanaan kampanye harus berjalan. Darimana pun pasangan calon itu. Pasangan 1, 2, 3 tidak boleh diganggu,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, di Jakarta, Rabu (16/11). Dikatakannya, jika ada massa yang melakukan aksi pengadangan kembali, Polda Metro bakal melakukan pembubaran. “Kan kemarin sudah jelas, pengawalan agar kampanyenya jalan. Tentunya kalau mengganggu lagi kita akan lakukan langkah-langkah kepolisian. Iya dibubarkan. Kalau ada pemaksaan, ada tindak pidana kita lakukan penegakkan hukum,” ungkapnya. Iriawan menyampaikan, pihaknya akan menambahkan personel keamanan apabila ada pengadangan pada saat pasangan calon menggelar kampanye. “Kita sudah dapat jadwal kampanyenya oleh panitia dari KPU, bahwa pasangan tertentu ada kampanye tertentu, di waktu tertentu, jadi kita langsung antisipasi. Semua paslon kampanyenya tidak boleh ada yang mengganggu, mau paslon 1, 2 atau 3 harus berjalan sesuai aturan yang ada,” tegasnya. Menyoal aksi pengadangannya secara tiba-tiba, Iriawan menuturkan, pihaknya akan segera melakukan pengamanan dan pembubaran, termasuk kalau diperlukan menambah personel. “Ya kita lakukan pengamanan terhadap paslon yang berkampanye. Kalau ada massa yang mengadang tentunya harus kita bubarkan, karena kampanye itu harus berjalan, itu melanggar undang-undang. Personel melekat tetap, kalau kebutuhan untuk kampanye kita tambah karena harus aman,” jelasnya. Ia mengungkapkan, penambahan personel bergantung situasi di lapangan. “Kalau kampanye di kecamatan kita tambahkan 1 SSK, sekitar 90 orang. Kalau memang kurang kita tambah, kalau cukup kita bisa kurangi. Kemarin (pengadangan pasangan nomor urut 2), 1 SSK karena kita lihat massa yang mengadang, tergantung situasi yang mengganggu jalannya kampanye. Sekarang kan ancaman kepada nomor urut 2, ya kita lakukan itu,” sebutnya. Ihwal apakah massa pengadang merupakan massa bayaran, Iriawan menuturkan, polisi belum menyelidiki sampai ke sana. “Saya belum sampai ke sana. Itu ada informasi, tapi kita belum sampai ke sana. Yang jelas amannya paslon kampanye tersebut. Kalau ada perbuatan pidana, kita kenakan pidana. Karena itu kan melanggar,” tandasnya. Bayu Marhaenjati/WBP BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu